Tujuan legal Audit Perusahaan

Tujuan legal Audit bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan Perusahaan. Namun, pada umumnya legal audit dilakukan untuk:
1. Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang diaudit atau diperiksa;
2. Memeriksakan legalitas suatu badan hukum/badan usaha;
3. Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha;
4. Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.
Contohnya:
Legal Audit untuk Perseroan Terbatas
No Pemeriksaan Tujuan Pemeriksaan
1. Anggaran Dasar Perusahan Pemeriksaan atas akta pendirian berikut perubahannya, pendaftaran di pengadilan dan pengumuman dalam berita negara, pasal-pasal menyangkut kegiatan usaha, permodalan, pemegang saham dan ketentuan-ketentuan dalam AD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Direksi dan Komisaris Pemeriksaan terkait keabsahan kepengurusan direksi dan komisaris atas dasar akta pendirian dan perubahannya, wewenang, RUPS, quorum, pemanggilan sesuai dengan AD dan peraturan perundang-undangan.

3. Struktur Permodalan Pemeriksaan jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan atau modal yang disetor, termasuk jenis saham yang dikeluarkan dan susunan pemegang saham serta prosentase kepemilikan sesuai dengan daftar pemegang saham, riwayat permodalan dan kepemilikan saham meliputi setiap perubahan/mutasi sesuai dengan AD dan perundang-undangan

4. Perijinan Pemeriksaan atas kelengkapan perijinan atau persetujuan yang dimiliki

5. Aset Perusahaan Pemeriksaan keabsahan atas kepemilikan tanah, bangunan, lisensi, Haki, Paten, anak perusahaan atau saham pada perusahaan lain

6. Asuransi Perlindungan asuransi yang dimiliki, mencakup jenis asuransi, objek, jumlah pertanggung, jangka waktu mulai dan berakhirnya pertanggung dan pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung

7. Ketenagakerjaan Pemeriksaan atas kelengkapan pendaftaran tenaga kerja, peraturan perusahaan, penggunaan tenaga kerja asing, penyertaan BPJS Ketenagakerjaa, penyertaan Jaminan Hari Tua, pemenuhan upah minimum, keberadaan dan legalitas serikat pekerja, ijin-ijin khusus bidang ketenagakerjaan

8. Perjanjian-Perjanjian Pemeriksaan perjanjian-perjanjian yang menyangkut hutang piutang dengan bank maupun dengan pihak lain atau perjanjian lisesni dan kontrak-kontrak dagang yang dibuat oleh direksi. Memastikan perjanjian tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

9. Proses Hukum Kepastian ada tidanya perusahaan selaku kelembagaan terlibat dalam suatu perkara perdata atau pidana di pengadilan dan atau sengketa ketenagakerjaan, perkara perpajakan, arbitrase yang menyangkut direksi atau komisaris yang dapat mempengaruhi jalan perusahaan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*