Akibat Hukum Jika Perusahaan Tidak Dapat Membayar Utang Dalam Proses PKPU

Jika sebuah perusahaan telah meminta/mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan atas permohonan PKPU yang diajukan perusahaan tersebut telah dikeluarkan Putusan Homologasi/Pengesahan Rencana Perdamaian yang berisi tentang jangka waktu pembayaran, dan Perusahaan tersebut tetap tidak membayar utang sebagaimana diatur dalam Putusan Homologasi. Terhadap situasi yang hadapi,
maka kami berpandangan perusahaan tersebut telah lalai dalam memenuhi putusan homologasi. Dampak atas kelalaian dalam pemenuhan putusan homologasi adalah perusahaan tersebut harus dinyatakan pailit, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).
Apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi putusan homologasi, maka pihak kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian. Tuntutan pembatalan perdamaian atas PKPU diatur dalam Pasal 291 jo. Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 171 jo. Pasal 294 UU Kepailitan, yang selanjutnya kami kutip sebagai berikut:
Pasal 291 UU Kepailitan:
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
(2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.
Pasal 170 ayat (1) UU Kepailitan:
Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
Pasal 171 UU Kepailitan:
Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.
Pasal 294 UU Kepailitan:
Permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 259, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 290, dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh Advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali apabila diajukan oleh pengurus.
Untuk lebih jelas bisa hubungi kantor kami.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*