Cara Pengajuan Cerai
Suatu permohonan cerai talak atau gugatan cerai baru dapat diajukan dan diterima oleh Majelis Hakim jika memenuhi persyaratan perceraian yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. […]
Cara Pembagian Warisan
Hukum pembagian harta warisan orang tua, di Indonesia memiliki tiga aturan yang berbeda, yakni berdasarkan pertama, Hukum Perdata Barat dimana permberlakuannya adalah bagi golongan Tionghoa […]
Pengertian Praperadilan
Pengertian Praperadilan adalah: Menurut pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan […]
Tujuan legal Audit Perusahaan
Tujuan legal Audit bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan Perusahaan. Namun, pada umumnya legal audit dilakukan untuk: 1. Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap dokumen yang […]
Fungsi Advokat dan Konsultan Hukum Untuk Perusahaan
Tidak ada satu hal pun yang luput dari hukum di negara ini, termasuk aktivitas bisnis oleh perusahaan maupun individu. Misalnya perjanjian (kontrak) kerja sama dengan […]
Perbedaan Antara Kepailitan dengan PKPU
kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sedangkan, PKPU sendiri tidak […]
Akibat Hukum Jika Perusahaan Tidak Dapat Membayar Utang Dalam Proses PKPU
Jika sebuah perusahaan telah meminta/mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan atas permohonan PKPU yang diajukan perusahaan tersebut telah dikeluarkan Putusan Homologasi/Pengesahan Rencana Perdamaian […]
Dasar Hukum Penerbitan Polis Asuransi
Polis Asuransi Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi ( Peraturan OJK […]
Bagaimana Bentuk Perlindungan untuk Konsumen Rokok
Hukum perlindungan konsumen di Indonesia saat ini secara umum didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”). Khusus mengenai perlindungan bagi pengguna […]
Utang Biaya Perkawinan, Siapakah Harus Menanggung
Hukum perkawinan di Indonesia yang secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) sendiri tidak menentukan siapa yang harus menanggung biaya […]