KANTOR HUKUM DAN PENGACARA PAJAK HM.ASRORI.SH DAN PARTNERS

Polis Asuransi Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi ( Peraturan OJK […]

Hukum perlindungan konsumen di Indonesia saat ini secara umum didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”). Khusus mengenai perlindungan bagi pengguna […]

Hukum perkawinan di Indonesia yang secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) sendiri tidak menentukan siapa yang harus menanggung biaya […]

Menurut Pasal 4Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 […]

Sebelumnya Anda harus mengetahui apakah Anda diakui secara sah oleh ayah Anda sebelum pernikahan ayah Anda dengan istrinya atau setelah pernikahan ayah Anda. Jika Anda […]

Kekerasan dalam rumah tangga (‘KDRT”) adalah termasuk ranah hukum pidana, untuk itu yang dapat dilakukan adalah pengaduan, dan bukan pengajuan gugatan (secara perdata). Dalam hal […]

Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan kata lain, Rutan adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga […]

1. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), surat penahanan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: – Identitas […]

Perkataan seperti ‘hewan’ atau ‘bangsat’ yang diucapkan teman kerja Anda terhadap Anda di depan banyak orang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan. Penghinaan yang dilakukan […]

Pada prinsipnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang (UU) dan hanya menurut cara yang diatur […]