Dasar Hukum Penerbitan Polis Asuransi
Polis Asuransi Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi ( Peraturan OJK […]
Bagaimana Bentuk Perlindungan untuk Konsumen Rokok
Hukum perlindungan konsumen di Indonesia saat ini secara umum didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”). Khusus mengenai perlindungan bagi pengguna […]
Utang Biaya Perkawinan, Siapakah Harus Menanggung
Hukum perkawinan di Indonesia yang secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) sendiri tidak menentukan siapa yang harus menanggung biaya […]
Apakah Anak Hasil Perkawinan Siri Berhak Mewaris
Menurut Pasal 4Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 […]
Daluarsa Gugatan Hak Waris Anak Luar Kawin
Sebelumnya Anda harus mengetahui apakah Anda diakui secara sah oleh ayah Anda sebelum pernikahan ayah Anda dengan istrinya atau setelah pernikahan ayah Anda. Jika Anda […]
Korban Kekerasan Isteri
Kekerasan dalam rumah tangga (‘KDRT”) adalah termasuk ranah hukum pidana, untuk itu yang dapat dilakukan adalah pengaduan, dan bukan pengajuan gugatan (secara perdata). Dalam hal […]
Perbedaan dan persamaan Rutan dan Lapas
Dalam sistem hukum pidana Indonesia kita mengenal istilah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dengan kata lain, Rutan adalah bagian dari Lembaga Tahanan/Lembaga […]
Keabsahan Surat Panggilan Tersangka dan Penahanan
1. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), surat penahanan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: – Identitas […]
Hukum Perkataan Kotor seperti ‘hewan’
Perkataan seperti ‘hewan’ atau ‘bangsat’ yang diucapkan teman kerja Anda terhadap Anda di depan banyak orang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan. Penghinaan yang dilakukan […]
Prosedur Penangkapan
Pada prinsipnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang (UU) dan hanya menurut cara yang diatur […]
